You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Siakin
Desa Siakin

Kec. Kintamani, Kab. Bangli, Provinsi Bali

Sensus Penduduk 2020: Satu Indonesia, Satu Data Kependudukan

I Gede Indria 03 Februari 2020 Dibaca 296 Kali
Sensus Penduduk 2020: Satu Indonesia, Satu Data Kependudukan

Jakarta, Kominfo - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyatakan  data yang berkualitas dan seragam baik yang akan dipergunakan untuk penyusunan perencanaan maupun untuk  pelaksanaan yang terpadu pada semua pihak sangat dibutuhkan.  

"Misalnya jumlah penduduk Indonesia apabila didasarkan dari data BPS dan Bappenas sebesar 264,2 sedangkan jika  menggunakan data dari Dukcapil Kemendagri sebesar 263, 9 juta," ujar Menko PMK dalam Sosialisasi  Sustainable Development Goal's (SDGs) dan Rapat Koordinasi  Teknis Sensus Penduduk Tahun 2020 di Ballroom Hotel Harris Vertu, Jakarta, Selasa (26/11/2019) pagi.

Mengawali sambutan, Menko PMK mengingatkan kembali Visi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH.  Ma'ruf Amin tahun 2020 - 2025 yaitu terwujudnya Indonesia  maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian, berlandaskan gotong royong. 

Salah satu penjabaran dari visi-misi tersebut, kata Menko  PMK, sangat terkait dengan data yaitu peningkatan kualitas  manusia Indonesia; pembangunan yang merata dan berkeadilan;  mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan dan sinergi  pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Perbedaan data, menurut Menko PMK, menjadi signifikan apabila misalnya dikaitkan dengan penyediaan bahan pangan bagi  selisih penduduk dari kedua data tersebut. Hal ini menyebabkan tidak optimalnya kebijakan yang dilaksanakan.  

"Bapak Presiden sendiri pernah berucap bahwa  kesimpangsiuran sejumlah data dari berbagai Kementerian dan  Lembaga menjadi salah satu penyebab tidak optimalnya  pelaksanaan kebijakan pemerintah.  Untuk itu diperlukan satu data kependudukan," ungkap Menko PMK.

Menko PMK mengatakan, untuk membangun satu data  kependudukan diperlukan sinkronisasi antara data dari Dukcapil Kemendagri  yang  de jure dan teregistrasi sesuai  dokumen kependudukan, dengan BPS yang dilakukan secara de facto melalui sensus, survey.  

"Satu Data Kependudukan ini sangat penting untuk perencanaan yaitu memperkuat kebijakan yang direncanakan dan sehingga dapat dilaksanakan semua pihak secara terpadu," kata Menko PMK.

Menurut Menko PMK, Sensus Penduduk tahun 2020 merupakan sensus penduduk  yang ke-7. Sensus ini merupakan mandat dari Undang-undang serta rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). 

Dengan menggunakan metode kombinasi, lanjut Menko PMK, sensus penduduk 2020 diharapkan  menghasilkan data yang kridibel dan valid. Dapat menyediakan parameter demografi dan proyeksi penduduk (fertilitas, mortalitas, dan migrasi) serta karakteristik penduduk lainnya untuk keperluan proyeksi penduduk dan indikator SDGs. 

Selain itu, data Hasil Sensus Penduduk 2020 diharapkan mampu menjadi instrumen untuk evaluasi pembangunan:  RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) dan SDGs (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) dan perencanaan berbagai bidang.

Menko PMK menambahankan, bahwa data sensus penduduk sangat dibutuhkan untuk mendukung agenda strategis bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Utamanya yang terkait dengan bidang PMK. "Kemenko PMK akan terus mendukung pelaksanaan Sensus Penduduk 2020 bersama dengan Kementerian dan Lembaga," ujarnya. 

Apalagi dalam pidato Kenegaraan Presiden pada tanggal 16 Agustus 2019 lalu, Presiden berpesan bahwa Indonesia antara tahun 2020 -2024 berada di puncak periode bones demografi. Dengan data yang kredibel dan valid proses penyiapan SDM yang unggul akan lebih mudah dan terencana.

Hadir dalam acara Kepala BPS, Kecuk Suhariyanto; Ketua Komisioner Ombusdman, Amzulian Rifai; serta para Sesmen, Setama, dan para pejabat Madya kementerian/lembaga, ormas keagamaan, dan organisasi kemasyarakatan.

Sebelumnya,  Kepala BPS Kecuk Suhariyanto menyatakan bahwa pada sensus 2020 nanti metode yang digunakan adala metode kombinasi. Metode kombinasi ini  adalah metode dengan menggunakan data registrasi yang relevan dengan sensus. Kemudian, data tersebut akan dilengkapi dengan sampel survei.

Dalam Sensus Penduduk sebelumnya, BPS masih mengandalkan metode tradisional yakni kunjungan ke rumah penduduk atau full field enumeration. Namun dalam 10 tahun ke depan, dalam Sensus Penduduk 2030, Kecuk Suhariyanto menargetkan akan sistem Sensus Penduduk sudah mengandalkan metode registrasi, berbasis elektronik dan sepenuhnya menggunakan data registrasi yang tersedia, baik individual maupun rumah tangga. Dengan metode registrasi, maka metode sensus sepenuhnya dilakukan sendiri oleh penduduk melalui sistem daring.

"Maka dengan metode registrasi ke depan, utamanya adalah partisipasi penduduk. Tanpa partisipasi penduduk, sensus tak bisa berjalan lancar," kata Suhariyanto . 

Suhariyanto menekankan, metode kombinasi yang akan dilakukan tahun depan adalah langkah sebelum Indonesia siap berintegrasi ke sistem registrasi.

Sesuai dengan jadwal, Sensus Penduduk 2020 akan dilaksanakan Februari-Maret 2020, di mana penduduk melakukan sensus secara mandiri melalui situs sensus.bps.go.id. Basis utama sensus adalah Nomor Indonesia KTP, dan Kartu Keluarga. Berikutnya, melalui situs ini akan ada evaluasi berkala Sensus Penduduk Online. Akses ke situs ini bisa menggunakan smartphone, tablet, ataupun komputer.

Selanjutnya bagi daerah yang belum terjangkau sinyal telekomunikasi, misalnya di pedalaman, petugas BPS yang akan terjun ke lokasi mengandalkan metode tradisional. Nantinya pada Juli 2020, BPS akan melakukan verifikasi ulang data, verifikasi ulang ke lapangan, dan terakhir pencacahan lapangan. Tujuan prosedur ini adalah untuk menambah akurasi data dengan informasi terkini.

Sumber : https://www.kominfo.go.id/content/detail/22947/sensus-penduduk-2020-satu-indonesia-satu-data-kependudukan/0/berita

Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image

APBDes 2021 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp2,260,523,053 Rp2,265,489,000
99.78%
Belanja
Rp2,166,841,540 Rp2,361,079,816
91.77%
Pembiayaan
Rp95,590,816 Rp95,590,816
100%

APBDes 2021 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp0 Rp6,500,000
0%
Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong
Rp78,038,000 Rp78,038,000
100%
Lain-lain Pendapatan Asli Desa
Rp12,480,000 Rp5,000,000
249.6%
Dana Desa
Rp926,916,000 Rp926,916,000
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp49,118,000 Rp49,118,000
100%
Alokasi Dana Desa
Rp934,917,000 Rp934,917,000
100%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp175,000,000 Rp175,000,000
100%
Bantuan Keuangan Kabupaten/kota
Rp78,000,000 Rp78,000,000
100%
Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa
Rp1,237,636 Rp2,000,000
61.88%
Bunga Bank
Rp4,816,417 Rp10,000,000
48.16%

APBDes 2021 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp1,012,291,040 Rp1,093,132,512
92.6%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp711,033,500 Rp752,181,013
94.53%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp188,522,000 Rp225,535,291
83.59%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp254,995,000 Rp290,231,000
87.86%