You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Siakin
Desa Siakin

Kec. Kintamani, Kab. Bangli, Provinsi Bali

Tok! MA Batalkan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

I Gede Indria 09 Maret 2020 Dibaca 237 Kali
Tok! MA Batalkan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Jakarta - 

Mahkamah Agung (MA) mengabulkan judicial review Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan. Dalam putusannya, MA membatalkan kenaikan iuran BPJS per 1 Januari 2020.

Kasus bermula saat Komunitas Pasien Cuci Darah (KPCDI) keberatan dengan kenaikan iuran itu. Mereka kemudian menggugat ke MA dan meminta kenaikan itu dibatalkan. Gayung bersambut. MA mengabulkan permohonan itu.

"Menyatakan Pasal 34 ayat 1 dan 2 Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," kata juru bicara MA, hakim agung Andi Samsan Nganro saat berbincang dengan detikcom, Senin (9/3/2020).

 

Duduk sebagai ketua majelis yaitu Supandi dengan anggota Yosran dan Yodi Martono Wahyunadi. Menurut MA, Pasal 34 ayat 1 dan 2 bertentangan dengan Pasal 23 A, Pasal 28H dan Pasal 34 UUD 1945. Selain itu juga bertentangan dengan Pasal 2, Pasal 4, Pasal 17 ayat 3 UU Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

"Bertentangan dengan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 tentang Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial. Bertentangan dengan Pasal 5 ayat 2 jo Pasal 171 UU Kesehatan," ucap majelis.

Pasal yang dinyatakan batal dan tidak berlaku berbunyi:

Pasal 34

(1) Iuran bagi Peserta PBPU dan Peserta BP yaitu sebesar:
a. Rp 42.OOO,00 (empat puluh dua ribu rupiah) per orang per bulan dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III.
b. Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II; atau
c. Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) per orang per bulan dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I.

(2) Besaran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2O2O.

Dengan dibatalkannya pasal di atas, maka iuran BPJS kembali ke iuran semula, yaitu:

a. Sebesar Rp 25.500 untuk kelas 3
b. Sebesar Rp 51 ribu untuk kelas 2
c. Sebesar Rp 80 ribu untuk kelas 1

 

Sumber : https://news.detik.com/berita/d-4931291/tok-ma-batalkan-kenaikan-iuran-bpjs-kesehatan

Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image

APBDes 2021 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp2,260,523,053 Rp2,265,489,000
99.78%
Belanja
Rp2,166,841,540 Rp2,361,079,816
91.77%
Pembiayaan
Rp95,590,816 Rp95,590,816
100%

APBDes 2021 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp0 Rp6,500,000
0%
Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong
Rp78,038,000 Rp78,038,000
100%
Lain-lain Pendapatan Asli Desa
Rp12,480,000 Rp5,000,000
249.6%
Dana Desa
Rp926,916,000 Rp926,916,000
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp49,118,000 Rp49,118,000
100%
Alokasi Dana Desa
Rp934,917,000 Rp934,917,000
100%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp175,000,000 Rp175,000,000
100%
Bantuan Keuangan Kabupaten/kota
Rp78,000,000 Rp78,000,000
100%
Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa
Rp1,237,636 Rp2,000,000
61.88%
Bunga Bank
Rp4,816,417 Rp10,000,000
48.16%

APBDes 2021 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp1,012,291,040 Rp1,093,132,512
92.6%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp711,033,500 Rp752,181,013
94.53%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp188,522,000 Rp225,535,291
83.59%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp254,995,000 Rp290,231,000
87.86%